Paduarsana

Berbagi tentang: Hindu, Bali dan Budayanya.

Korupsi Menurut Hindu


Di negeri ini instansi mana yang bebas dari kasus korupsi ?hampir tidak ada, korupsi di Indonesia seperti penyakit kronis yang sulit untuk disembuhkan dan perlu diingat bahwa korupsi tidak ada hubunganya dengan agama apapun. Korupsi adalah penyakit mental individu koruptor itu sendiri.

Korupsi atau corruptela(yunani) berarti mencuri atau mengambil milik orang lain tanpa ijin pemiliknya. Corruptio (latin) berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikan, menyogok. Di ranah pelayanan publik (tata pemerintahan modern) korupsi berarti tindakan pejabat publik baik politisi, pegawai negeri, yang menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepadanya. Lebih dari itu korupsi telah menjamah tataran filsafat, teologi dan moralitas yang berhubungan dengan impuritas moral atau deviasi ideal. Artinya tindakan korupsi meninggalkan setitik noktah yang menggores kemurnian jiwa yang menyebabkan ketidakseimbangan (imperfection) dalam diri manusia.

Bagaimana pandangan Hindu tentang korupsi? Penyebab noktah hitam moral itu dalam Hindu dikenal dengan Panca Ma, Panca Ma terdiri dari :

  1. Madat(narkoba)
  2. Mamunyah(mabuk-mabukan)
  3. Madon(memitra: berzina)
  4. Mamotoh(berjudi)
  5. Mamaling(mencuri/korupsi)

Kelimanya harus dihindari. Mamaling sebagai corruptela pada dasarnya berarti mencuri adalah dosa yang harus dihindari. Sejarah korupsi menunjukkan bahwa sanksi keras bagi koruptor sudah diberlakukan sejak Ratu Shima memerintah Kalingga (Pra Majapahit) di Jawa Tengah 632 masehi. Rahib Cina I-Tsing mewartakan dalam berita Cina bahwa Jawa Tengah terdapat kerajaan Ho-Ling yang diperintah oleh seorang Ratu Shima, yang mendidik rakyatnya agar selalu jujur dan menindak keras kejahatan pencurian. Hukuman potong tangan bagi siapa saja yang mencuri. Suatu ketika seorang raja dari seberang mengujinya dengan meletakkan sekantung uang emas di pesimpangan jalan dekat pasar. Tak seorangpun rakyak Kalingga yang berani menyentuh apalagi mengambil kantung itu. Namun 3 tahun berselang kantung itu disentuh oleh putra mahkota dengan kakinya. Apa yang terjadi? Demi menjunjung hukum Ratu Shima menjatuhkan hukuman mati pada putranya. Namun dewan menteri memohon agar Ratu Shima mengampuni kesalahan putranya, dengan memotong kaki sang pangeran.

Di Bali budaya anti korupsi dibangun sejak dulu, seperti di Batur ada upacara Matiti Suara yang merefleksikan prinsip transparansi, akuntabilitas dan kontrol terhadap aturan main pelaksanaan sistem upacara. Istilah maling matimpuh (pencuri duduk santai bersimpuh) adalah sebutan bagi mereka yang mencuri uang negara dengan cara sangat mudah. Istilah lain di Bali tentang korupsi yaitu “Pajeng tataring, ane ngijeng ane mamaling” yang mengandaikan betapa mudahnya aparat yang seharusnya menjaga aset negara atau kekayaan masyarakat malah melakukan pencurian(korupsi). Dengan demikian, kearifan budaya Bali telah mengindentifikasi betapa mudahnya aparat negara melakukan tindakan korupsi. Maka korupsi harus diwaspadai, bahkan lembaga pemberantasa korupsi, memandang korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa(extra ordinary crime).

Bersambung..

Tri Hitakarana Dalam Keseharian


Oleh: Pandita Mpu Jaya Prema

Sudahkah kita melaksanakan ajaran Tri Hitakarana, suatu hal yang sering digembar-gemborkan dan sebuah istilah yang suka dijadikan slogan? Mari kita telusuri lebih jauh.

Tri Hitakarana adalah ajaran yang menciptakan hubungan harmonis untuk tiga hal penting menyangkut kehidupan manusia. Yang pertama, hubungan harmonis manusia dengan Tuhan (parahyangan). Yang kedua hubungan harmonis antarsesama manusia (pawongan). Yang terakhir hubungan harmonis antara manusia dengan alam lingkungan (palemahan).

Hubungan harmonis manusia dengan Tuhan bisa diciptakan oleh pribadi-pribadi yang sesungguhnya tidak harus melibatkan orang lain. Berbagai cara bisa dilakukan. Bisa dengan cara meditasi, samadi, japa, yoga, bhakti, atau datang ke pura. Keharmonisan ini sulit diukur dan tak bisa dilihat dengan kasat mata. Ada orang yang jarang datang ke pura, tetapi tekun melakukan persembahyangan di kamar suci rumahnya.

Masalah menjadi lain jika dalam konsep mencari keharmonisan parahyangan itu, berbenturan dengan pihak lain. Karena cara-cara yang ditempuhnya tidak lazim untuk lingkungan sekitar. Misalnya, mau melakukan yadnya pada piodalan di pura dengan cara agni hotra. Tak semua pengempon pura setuju. Itu tak bisa dipaksakan. Kalau untuk urusan pribadi seperti tiga bulanan anak (seperti yang banyak dilakukan saat ini), itu masih bisa dimengerti. Mem­persembahkan daging hewan untuk bhuta yadnya(mecaru), misalnya, terjadi polemik. Ada yang tak mau memakai hewan dengan alasan ahimsa (anti kekerasan), ada yang tetap mengikuti tradisi karena hewan itu justru dijadikan korban untuk “meningkatkan kehidupannya”. Lalu yang satu menyalahkan,yang satu ngotot melaksanakan.Tak tercapai keharmonisan. Maka gagalnya keharmonisan di bidang pawongan akan menjadi sia-sia menemukan keharmonisan di bilang parahyangan.

Hubungan antar sesama manusia (pawongan) banyak menimbulkan masalah di kalangan umat Hindu, khususnya yang berada di Bali. Ini disebabkan terdapat lembaga yang mengambil peran, yakni adat. Manusia Bali yang beragama Hindu mau tak mau harus diika toleh sistem adat, karena tanpa menjadi warga adat mereka kehilangan pengayoman meski mereka termasuk penduduk sah di sebuah desa dinas.

Jika adat kaku maka akan menjadi penghambat dan merusak keharmonisan pawongan. Orang Bali tidak bisa meningkatkan prestasi kerjanya, jika mereka bekerja di sektor yang bukan pertanian, karena adat di Bali yang tradisional itu sesungguhnya lahir dari komunitas petani. Bagaimana mungkin sebuah pimpinan bank, misalnya, setiap saat harus pulang ke desanya untuk urusan adat, ngayah ke pura, kerja bhakti, melayat orang meninggal yang waktunya telah ditetapkan, dan sebagainya. Jika kewajiban adat ini dilanggar, resikonya sangat tinggi, dia bisa dikeluarkan dan tak bisa menggunakan fasilitas adat. Ini fatal, karena kuburan di Bali masih berstatus milik adat, belum ada (kecuali di Denpasar) kuburan berstatus milik Hindu.

Maka lembaga adat harus menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi dan meninggalkan pola adat agraris. Misalnya, tak harus warga adat didenda jika tak ikut mengantar jenazah ke kuburan, karena terbentur pekerjaan kantor. Toh di waktu sore atau malam bisa datang ke rumah duka sambil membawa “punia kematian”. Tentu banyak contoh lain yang bisa diberikan di sini.

Yang paling parah dilanggar dari ajaran Tri Hitakarana ini tentu saja masalah ketiga, pelemahan. Lingkungan di Bali sudah sangat rusak dan upaya untuk terus merusaknya tak pernah berhenti. Tempat-tempat suci sudah dikepung oleh sarana bisnis, meski pun Parisada sudah mengeluarkan bhisama tentang kesucian pura. Sementara penataan kawasan wisata yang bersentuhan dengan pura justru malah dicurigai.

Tanah di Bali sudah banyak yang beralih ke tangan orang luar, dan mereka tentu saja bukan Hindu. Bali menjadi padat dengan membanjirnya pendatang, sementara ada bupati di Bali yang senang mendapat penghargaan karena berhasil mengirim transmigran Bali ke luar daerah. Jadi, di satu pihak pendatang diundang, di pihak lain petani Bali disuruh transmigrasi. Bagaimana konsep Tri Hitakarana akan ajeg di Bali jika dalam hidup kesehariannya begitu berbeda? Tri Hitakarana masih berupa slogan.

Upacara “Caru Pamarisuda” Bali Nuraga


Hari ini semeton di Bali Nuraga Lampung Selatan menggelar upacara pamarisuda. Upacara tersebut merupakan jenis upakara panca sata banten ayaban tumpang pitulas bungkul di Pura Dalem Desa Bali Nuraga, Way Panji, Lampung Selatan. Upacara akan di-puput Sri Mpu Jaya Lokanata dari Banjar Pande Arga. Upacara ini sebagai bagian ngastiti bakti kepada Ida Hyang Widhi agar menurunkan anugerahnya demi kerahayuan, kesejahteraan dan kedamaian di Bali Nuraga khususnya dalam Lampung umumnya.

Diharapkan juga, melalui upacara pacaruan pamarisuda ini, peristiwa kelam 27-29 oktober 2012 yang menewaskan sembilan orang, menghanguskan 493 rumah, 29 Pura Dadia, paibon, merajan, empat mobil dan puluhan sepeda motor menjadikan tanah ibu pertiwi suci nirmala, subur, tidak ada amuk massa seperti tahun lalu.

Ida Bagus Sudarsana mengatakan, pacaruan pamarisuda ini sebagai wujud persembahan agar semua unsur menjadi baik, suci nirmala. “Kita bersama-sama dengan masyarakat, berdoa agar Desa Bali Nuraga terhindar dari segala bencana,” ujarnya.

Dalam persiapan upakara di wantilan Pura Dalem Bali Nuraga, masyarakat, terutama kaum ibu melakukan ngayah membuat tipat banten, pasucian, nanding banten suci, pacaruan. Sedangkan krama laki-laki membuat sanggah cucuk.

Ketua Pemulihan Bali Nuraga Ketut Wardana menyatakan dengan semangat gotong royong warganya mempersiapan segala peralatan dan rangkain upakara. “Masyarakat Bali Nuraga sebetulnya sudah tidak asing mempersiapkan upakara model ini. Adanya pelatihan seperti ini sudah pasti bermanfaat untuk menambah visi, wawasan bebantenan dengan apresiasi lebih baik,” ujar mantan Kades Bali Nuraga ini.

Ketut Sulandri dari Banjar Sidereno mengatakan, sering membuat pejatian, biakala. “Ada pelatihan ini membuat ibu-ibu sangat senang. Pelatihan ini menambah wawasan dirinya bersama rekan-rekannya,” ujarnya yang diamini rekan-rekannya, seperti Ketut Sulandri, Rini, Ni Wayan Sutini, Jurnaedi, Kadek Nuryani

sumber: Bali Post Group.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 46 other followers