Advertisements

Paduarsana

Berbagi tentang: Hindu, Bali dan Budayanya.

Category Archives: Bali

Daksina: Makna, Filosofi dan Cara Membuatnya


Kita tentu tidak asing dengan daksina, setiap upacara besar misalnya Odalan kita selalu melihat adanya daksina bersama rangkaian banten lainnya. Apa itu daksina? Daksina merupakan tapakan Hyang Widhi dalam berbagai manifestasi-Nya dan merupakan perwujudan-Nya. Dalam lontar Yadnya Prakerthi Daksina disebut sebagai perlambang Hyang Guru / Hyang Tunggal dimana kedua nama tersebut adalah nama lain dari Dewa Siwa manifestasi Hyang Widhi.

Daksina, terdiri dari bahan pokok sebagai berikut:

1. Pesel-peselan.
2. Gegantusan.
3. Sebutir telur.
4. Satu tampelan.
5. Satu kojong lagi diisi irisan pisang mas dan tebu.
6. Benang tukelan putih di atas kelapa.

Berdasarkan kegunaannya, Daksina terdiri dari:

Daksina Alit
Isinya adalah satu porsi dari masing- masing unsur, banyak sekali dipergunakan, baik sebagai pelengkap banten yang lain, maupun berdiri sendiri sebagai banten tunggal.
Daksina Pekala-kalaan
Isi daksina dilipatkan dua kali dengan ditambah dua tingkih dan dua pangi. Digunakan pada waktu ada perkawinan dan untuk upacara bayi / membuat peminyak-penyepihan.
Daksina Krepa
Daksina yang isinya dilipatkan tiga kali. Kegunaannya lebih jarang, kecuali ada penebusan oton / menurut petunjuk rohaniwan atau sesuai petunjuk lontar khusus misalnya guna penebusan oton atau mebaya oton.
Daksina Gede, Daksina Galakan atau Pemopog
Isinya dilipatkan 5 (lima) kali, juga dilengkapi dengan tetandingan-tetandingan yang lain yaitu:
Dasar tempat daksina sebuah sok yang berisi srobong dan pada dasarnya diberi tetampak taledan bundar. Masukkan :

  • 5 x coblong beras
  • 5 butir kelapa yang di atasnya berisi benang putih tukelan kecil
  • 5 kojong tampelan letakkan berkeliling
  • 5 kojong pesel-peselan
  • 5 kojong gegantusan
  • 5 kojong tebu
  • 5 kojong pisang
  • 1 cepér berisi 5 buah pangi
  • 5 buah kemiri (tingkih)
  • 1 cepér berisi 5 butir telur bébék
    Sampiyannya : basé ambungan (kekojong dari janur berisi basé lembaran dan sampiyan sreyok)

Cara membuat Daksina: Ingin belajar membuat daksina? Video dibawah ini akan menjelaskan bagaimana cara membuat Daksina.

Advertisements

Perkawinan Nyentana


Ada salah satu pembaca paduarsana.com yang mengirimkan pertanyaan melalui email mengenai “nyentana” pertanyaannya sebagai berikut :

bayupande

Sejujurnya saya bingung menjawab pertanyaan ini: saya bukanlah ahli hukum adat Bali juga bukan konsultan. Kemampuan saya hanya berbagai informasi yang saya dapat dari beberapa sumber yang mudah-mudahan dapat dipertanggung jawabkan.

blog

Terkait pertanyaan diatas saya hanya menyampaikan bahwa Nyentana adalah hukum adat bukan kaidah agama Hindu, Secara teori dalam perkawinan nyentana, seorang laki-laki ikut dalam keluarga isterinya, tinggal di rumah isteri, dan semua keturunannya mengambil garis keturunan istri. Van Dijk (1991: 35) menulis bahwa laki-laki tadi ‘dilepaskan dari golongan sanaknya dan dipindahkan ke dalam golongan sanak si perempuan’. Konsekuensinya, anak yang lahir dari perkawinan nyentana itu akan menjadi pewaris dari garis keturunan ibunya. “Jadi anggota yang meneruskan klan bapak mertua,’ tulis Van Dijk.

Apakah perkawinan semacam itu sah? Hilman Hadikusuma (1990: 10 dan 27) mengatakan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur bagaimana tata tertib adat yang dilakukan mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat Indonesia, terutama bagi penganut agama tertentu, tergantung pada agama yang dianut umumnya oleh masyarakat adat tersebut. Jika dilaksanakan menurut hukum agama, maka biasanya perkawinan itu dianggap sah secara adat.

UU Perkawinan, menurut Hilman (1990: 28-29), menempatkan hukum agama sebagai salah satu faktor yang menentukan keabsahan perkawinan. Jika tak dilaksanakan menurut hukum agama, maka perkawinan tidak sah. Dalam adat Hindu Bali, perkawinan umumnya dilakukan melalui upacara keagamaan yang disebut mekala-kalaan yang dipimpin pinandita.

Kembali lagi soal adat atau kebiasaan setempat apakah dengan nyentana pihak laki-laki tidak boleh sembahyang lagi di merajan atau tidak.

Dalam agama Hindu, tidak ada sloka atapun pasal yang melarang perkawinan nyentana. Karena pihak keluarga laki-laki akan dianggap tidak memiliki harga diri. Kitab Manawa Dharmasastra sebagai sumber hukum positif yang berlaku bagi umat Hindu secara tegas menyebutkan mengenai status anak wanita yang ditegakkan sebagai penerus keturunan dengan sebutan Putrika (perempuan yang diubah statusnya menjadi laki-laki). Sloka 127 kitab tersebut secara gamblang menyebutkan ‘’Ia yang tidak mempunyai anak laki-laki dapat menjadikan anaknya yang perempuan menjadi demikian (status lelaki) menurut acara penunjukan anak wanita dengan mengatakan kepada suaminya anak laki-laki yang lahir daripadanya akan melakukan upacara penguburan’’. Dari uraian sloka tersebut, jelaslah bahwa perkawinan nyentana dibolehkan. Lelaki yang mau nyentana inilah yang disebut Sentana. Dengan demikian, argument yang mengatakan pelarangan terhadap perkawinan nyentana harus dipandang tidak beralasan karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Demikian halnya dengan pembagian warisan dalam perkawinan Nyentana. Dalam Cloka 132 Manawa Dharmasastra disebutkan, ‘’Anak dari wanita yang diangkat statusnya menjadi laki-laki sesuangguhnya akan menerima juga harta warisan dari ayahnya sendiri yang tidak berputra laki-laki(kakek). Ia akan menyelenggarakan Tarpana bagi kedua orang tuanya, maupun datuk ibunya’’.  Selanjutnya Sloka 145 menyebutkan’’Anak yang lahir dari wanita yang statusnya ditingkatkan akan menjadi ahli waris seperti anak sendiri yang sah darinya. Karena hasil yang ditimbulkan adalah untuk dari pemilik tanah itu menurut UU’’.

**dari berbagai sumber

Tri Hitakarana Dalam Keseharian


Oleh: Pandita Mpu Jaya Prema

Sudahkah kita melaksanakan ajaran Tri Hitakarana, suatu hal yang sering digembar-gemborkan dan sebuah istilah yang suka dijadikan slogan? Mari kita telusuri lebih jauh.

Tri Hitakarana adalah ajaran yang menciptakan hubungan harmonis untuk tiga hal penting menyangkut kehidupan manusia. Yang pertama, hubungan harmonis manusia dengan Tuhan (parahyangan). Yang kedua hubungan harmonis antarsesama manusia (pawongan). Yang terakhir hubungan harmonis antara manusia dengan alam lingkungan (palemahan).

Hubungan harmonis manusia dengan Tuhan bisa diciptakan oleh pribadi-pribadi yang sesungguhnya tidak harus melibatkan orang lain. Berbagai cara bisa dilakukan. Bisa dengan cara meditasi, samadi, japa, yoga, bhakti, atau datang ke pura. Keharmonisan ini sulit diukur dan tak bisa dilihat dengan kasat mata. Ada orang yang jarang datang ke pura, tetapi tekun melakukan persembahyangan di kamar suci rumahnya.

Masalah menjadi lain jika dalam konsep mencari keharmonisan parahyangan itu, berbenturan dengan pihak lain. Karena cara-cara yang ditempuhnya tidak lazim untuk lingkungan sekitar. Misalnya, mau melakukan yadnya pada piodalan di pura dengan cara agni hotra. Tak semua pengempon pura setuju. Itu tak bisa dipaksakan. Kalau untuk urusan pribadi seperti tiga bulanan anak (seperti yang banyak dilakukan saat ini), itu masih bisa dimengerti. Mem­persembahkan daging hewan untuk bhuta yadnya(mecaru), misalnya, terjadi polemik. Ada yang tak mau memakai hewan dengan alasan ahimsa (anti kekerasan), ada yang tetap mengikuti tradisi karena hewan itu justru dijadikan korban untuk “meningkatkan kehidupannya”. Lalu yang satu menyalahkan,yang satu ngotot melaksanakan.Tak tercapai keharmonisan. Maka gagalnya keharmonisan di bidang pawongan akan menjadi sia-sia menemukan keharmonisan di bilang parahyangan.

Hubungan antar sesama manusia (pawongan) banyak menimbulkan masalah di kalangan umat Hindu, khususnya yang berada di Bali. Ini disebabkan terdapat lembaga yang mengambil peran, yakni adat. Manusia Bali yang beragama Hindu mau tak mau harus diika toleh sistem adat, karena tanpa menjadi warga adat mereka kehilangan pengayoman meski mereka termasuk penduduk sah di sebuah desa dinas.

Jika adat kaku maka akan menjadi penghambat dan merusak keharmonisan pawongan. Orang Bali tidak bisa meningkatkan prestasi kerjanya, jika mereka bekerja di sektor yang bukan pertanian, karena adat di Bali yang tradisional itu sesungguhnya lahir dari komunitas petani. Bagaimana mungkin sebuah pimpinan bank, misalnya, setiap saat harus pulang ke desanya untuk urusan adat, ngayah ke pura, kerja bhakti, melayat orang meninggal yang waktunya telah ditetapkan, dan sebagainya. Jika kewajiban adat ini dilanggar, resikonya sangat tinggi, dia bisa dikeluarkan dan tak bisa menggunakan fasilitas adat. Ini fatal, karena kuburan di Bali masih berstatus milik adat, belum ada (kecuali di Denpasar) kuburan berstatus milik Hindu.

Maka lembaga adat harus menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi dan meninggalkan pola adat agraris. Misalnya, tak harus warga adat didenda jika tak ikut mengantar jenazah ke kuburan, karena terbentur pekerjaan kantor. Toh di waktu sore atau malam bisa datang ke rumah duka sambil membawa “punia kematian”. Tentu banyak contoh lain yang bisa diberikan di sini.

Yang paling parah dilanggar dari ajaran Tri Hitakarana ini tentu saja masalah ketiga, pelemahan. Lingkungan di Bali sudah sangat rusak dan upaya untuk terus merusaknya tak pernah berhenti. Tempat-tempat suci sudah dikepung oleh sarana bisnis, meski pun Parisada sudah mengeluarkan bhisama tentang kesucian pura. Sementara penataan kawasan wisata yang bersentuhan dengan pura justru malah dicurigai.

Tanah di Bali sudah banyak yang beralih ke tangan orang luar, dan mereka tentu saja bukan Hindu. Bali menjadi padat dengan membanjirnya pendatang, sementara ada bupati di Bali yang senang mendapat penghargaan karena berhasil mengirim transmigran Bali ke luar daerah. Jadi, di satu pihak pendatang diundang, di pihak lain petani Bali disuruh transmigrasi. Bagaimana konsep Tri Hitakarana akan ajeg di Bali jika dalam hidup kesehariannya begitu berbeda? Tri Hitakarana masih berupa slogan.